Penulis Wawan
Selasa 28/04/2015
KRAKSAAN
– Pemberantasan buta aksara tahun 2015 diarahkan dapat meningkatkan
angka Indek Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Probolinggo. Oleh karena
itu, Dinas Pendidikan (Dispendik) melakukan upaya melalui strategi
Gerakan Kabupaten Percepatan Pemberantasan Buta Aksara (GKP PBA).
“Gerakan ini diawali dengan link kerja dengan BP PAUDNI Surabaya dan SKB Kraksaan agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan efektif,” ungkap Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo melalui Kasi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Massajo, Selasa (28/4).
Menurut Massajo, kegiatan GKP PBA ini menggunakan metode pembelajaran dengan modul Baca Delila (Bangkitkan Cantolkan Dengar Lihat dan Lakukan) yang dikembangkan BP PAUDNI. “Modul itu mencakup Calistung (Membaca, Menulis dan Berhitung). Dengan metode ini diharapkan pendekatannya lebih efektif,” jelasnya.
Massajo menerangkan, syarat pembelajaran keaksaraan dasar mencapai 114 jam yang diselesaikan dalam 38 tatap muka. Sehingga jika tiap tatap muka berlangsung 2,4 jam, maka selama 4 bulan program ini akan selesai.
“Sasaran yang akan disinergikan dengan modul Baca Delila ini adalah sekolah formal sebagai bagian dari upaya pemberantasan buta aksara,” terangnya.
Pria kelahiran Probolinggo, 17 Juli 1969 ini menerangkan, sisa garapan buta aksara hingga akhir tahun 2014 mencapai 73.569 orang. Selanjutnya diakukan verifikasi dan validasi (verval) oleh Cabang Dispendik ke masing-masing lembaga pendidikan.
“Ada penurunan terkait banyak faktor mulai dari sudah terbebas buta aksara dan meninggal dunia. Sasaran dari program ini adalah warga belajar usia 15 hingga 59 tahun. Setelah usia di atas 60 tahun tidak prioritas lagi. Tetapi kalau ada yang niat mau belajar tidak akan ditolak,” tegasnya.
Gerakan ini ditargetkan mampu membentuk 1.110 kelompok. Artinya nantinya 11.100 warga belajar yang bisa dilayani pada 2015. Dengan estimasi satu lembaga pendidikan bisa membentuk satu kelompok warga belajar, maka nantinya akan bisa dibentuk 700 kelompok di 700 lembaga pendidikan negeri mulai dari TK, SD, SMP, MA dan SMK.
“Sehingga diproyeksikan akan mampu melayani 7.000 warga belajar. Sisanya sebanyak 4.100 warga belajar akan dipetakan kembali lebih lanjut. Sebab berbicara pemberantasan buta aksara bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan saja, tetapi semua elemen masyarakat,” pungkasnya. (wan/drs)
“Gerakan ini diawali dengan link kerja dengan BP PAUDNI Surabaya dan SKB Kraksaan agar pelaksanaannya bisa berjalan dengan efektif,” ungkap Kepala Dispendik Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo melalui Kasi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Massajo, Selasa (28/4).
Menurut Massajo, kegiatan GKP PBA ini menggunakan metode pembelajaran dengan modul Baca Delila (Bangkitkan Cantolkan Dengar Lihat dan Lakukan) yang dikembangkan BP PAUDNI. “Modul itu mencakup Calistung (Membaca, Menulis dan Berhitung). Dengan metode ini diharapkan pendekatannya lebih efektif,” jelasnya.
Massajo menerangkan, syarat pembelajaran keaksaraan dasar mencapai 114 jam yang diselesaikan dalam 38 tatap muka. Sehingga jika tiap tatap muka berlangsung 2,4 jam, maka selama 4 bulan program ini akan selesai.
“Sasaran yang akan disinergikan dengan modul Baca Delila ini adalah sekolah formal sebagai bagian dari upaya pemberantasan buta aksara,” terangnya.
Pria kelahiran Probolinggo, 17 Juli 1969 ini menerangkan, sisa garapan buta aksara hingga akhir tahun 2014 mencapai 73.569 orang. Selanjutnya diakukan verifikasi dan validasi (verval) oleh Cabang Dispendik ke masing-masing lembaga pendidikan.
“Ada penurunan terkait banyak faktor mulai dari sudah terbebas buta aksara dan meninggal dunia. Sasaran dari program ini adalah warga belajar usia 15 hingga 59 tahun. Setelah usia di atas 60 tahun tidak prioritas lagi. Tetapi kalau ada yang niat mau belajar tidak akan ditolak,” tegasnya.
Gerakan ini ditargetkan mampu membentuk 1.110 kelompok. Artinya nantinya 11.100 warga belajar yang bisa dilayani pada 2015. Dengan estimasi satu lembaga pendidikan bisa membentuk satu kelompok warga belajar, maka nantinya akan bisa dibentuk 700 kelompok di 700 lembaga pendidikan negeri mulai dari TK, SD, SMP, MA dan SMK.
“Sehingga diproyeksikan akan mampu melayani 7.000 warga belajar. Sisanya sebanyak 4.100 warga belajar akan dipetakan kembali lebih lanjut. Sebab berbicara pemberantasan buta aksara bukan hanya menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan saja, tetapi semua elemen masyarakat,” pungkasnya. (wan/drs)
0 komentar:
Posting Komentar